SOP PERSYARATAN SKCK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SATUAN INTELKAM

A.        UMUM

  1. Tugas pokok Kepolisian  selalu mengalami berbagai dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat hal ini perlu disadari oleh semua anggota Polri sehingga peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Polri merupakan salah satu hal yang sangat  Essensial dan mendasar.
  2. Menyadari bahwa secara faktual Kinerja anggota Polri sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu adanya suatu sistem pemandu dalam pelaksanaannya sehingga arah prioritas dan sasaran tugas dalam pelaksanaan operasional senantiasa berorientasi pada kinerja dan pelaksanaan tugas – tugas pokok Polri.
  3. Untuk menumbuhkan dinamika pelaksana dan pelaksanaan tugas, satuan operasional D Ditintelkam Polda Jatim telah merumuskan sebuah konsep pemikiran tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan fallow up dari PP No 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  4. Standart operasional prosedur (SOP) Sat Opsnal “ D “ Ditintelkam Polda jatim adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan pada satuan oprasional “ D “ yang membidangi bidang tugas keamanan dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator – indikator teknis, administratif  dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada satuan opsnal “ D “ Ditintelkam Polda Jatim, tujuan SOP ini adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan oleh unit pada satuan operasional “ D “ sehingga dapat terwujudnya good governance.

B.        DASAR

  1. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas KEP Kapolri  No. Pol : KEP / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda).
  3. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 448 / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 tentang pedoman produk Intelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. PP No 60  tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  5. Program kerja Sat Opsnal D Ditintelkam Polda Jawa Timur tahun 2010.

C.      MAKSUD DAN TUJUAN

1.   MAKSUD :

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Operasional “D” Direktorat Intelkam Polda Jatim ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas  dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan

2.   TUJUAN  :

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) satuan operasional “D” Direktorat Intelkam Polda Jatim ini, bertujuan agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada pada Sat Opsnal “ D “ sehingga diharpkan dapat terwujudnya good governance.

D.        PENGERTIAN

Standart Operasional Prosedur (SOP)

  1. Sebuah standar / prosedur tetap dalam pelaksanaan pekerjaan.
  2. Cara yang dispesifikasikan untuk melaksanakan aktifitas / suatu proses.
  3. Pedoman, acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi.
  4. Suatu set Instruksi yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk atau Direktif
  5. Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

E.        Berikut beberapa Persyaratan Administrasi sesuai dengan Standart Operasional Prosedur ( SOP ), Antara lain  :

  1. Mekanisme Sistem Pelayanan Administrasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ).
  2. Mekanisme Sistem Pelayanan Administrasi Perijinan Pengadaan Kegiatan Masyarakat .
  3. Mekanisme Sistem Pelayanan Administrasi Pelaporan Orang Asing.
  4. Mekanisme Sistem Pelayanan Administrasi Pengawasan, dan perijinan senjata api dan bahan peledak.
  5. Mekanisme Sistem Pelayanan Administrasi Kepemilikan Senjata Api, Senjata Peluru Karet dan Gas.
  6. Mekanisme Sistem Pelayanan Administrasi Tata Cara Pelaksanaan Berburu Anggota Perbakin

KLIK DISINI UNTUK MENDOWNLOAD PERSYARATAN PENGURUSAN SKCK, IJIN KERAMAIAN, DLL.

1. Sistem Pelayanan Administrasi Pengurusan SKCK

2. Sistem Pelayanan Administrasi Pengurusan Ijin Keramaian

3. Sistem Pelayanan Administrasi Pelaporan Orang Asing

4. Sistem Pelayanan Administrasi Wassendak

5. Sistem Pelayanan Administrasi Perijinan Senpi Peluru Karet dan Gas

6. TATA CARA PELAKSANAAN BERBURU ANGGOTA PERBAKIN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s